Dana JHT Gagal Cair? Cek 6 Penyebab Ini Agar Hak Anda Terbayar

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Tidak sedikit peserta yang mengalami kendala saat mengajukan proses klaim BPJS Ketenagakerjaan. Masalah administrasi sering kali menjadi penghambat utama dana tersebut tidak segera cair ke rekening peserta.

Memahami penyebab kegagalan klaim sejak dini sangat penting agar proses pengajuan melalui aplikasi JMO atau Lapak Asik dapat berjalan lancar.

Sebagian besar kendala yang muncul sebenarnya dapat diantisipasi jika peserta lebih teliti dalam memeriksa kesesuaian data antara identitas diri dengan basis data yang dimiliki oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Penyebab Utama Gagal Klaim

Banyak faktor yang melatarbelakangi tertundanya proses verifikasi klaim peserta. Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, ketidaksesuaian data identitas merupakan salah satu pemicu utama kegagalan klaim.

Biasanya mencakup perbedaan nama, tanggal lahir, atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sinkron antara KTP dengan kartu peserta.

Selain masalah data, terdapat beberapa kendala teknis dan administratif lainnya. Berikut beberapa penyebab umum gagal klaim JHT yang sering ditemui:

Data Belum Update: Informasi pada dokumen kependudukan belum terintegrasi dengan data di sistem BPJS Ketenagakerjaan.
Masalah Foto Selfie: Pada pengajuan digital, proses verifikasi biometrik sering gagal karena pencahayaan buruk atau posisi wajah tidak sesuai ketentuan.
Status Kepesertaan Masih Aktif: Klaim tidak bisa diproses jika perusahaan tempat bekerja sebelumnya belum menonaktifkan status kepesertaan.
Dokumen Tidak Lengkap: Kurangnya dokumen persyaratan seperti surat keterangan kerja (paklaring) atau buku tabungan.
Ketidaksesuaian Nomor Rekening: Nama pada buku tabungan berbeda dengan nama yang terdaftar di sistem.
Masalah Koneksi Internet: Kendala pada saat mengunggah dokumen melalui aplikasi yang menyebabkan data tidak masuk sempurna.

Solusi Agar Klaim Cepat Cair

Bagi peserta yang mengalami penolakan, tidak perlu khawatir secara berlebihan karena setiap kendala memiliki jalur penyelesaiannya masing-masing.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan ulang terhadap validitas dokumen kependudukan di kantor Dukcapil setempat jika ditemukan ketidaksinkronan NIK.

Peserta juga disarankan untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaporkan tanggal berhenti bekerja dengan benar. Jika kendala terletak pada verifikasi biometrik atau aplikasi JMO, peserta dapat mencoba melakukan pembersihan cache pada aplikasi atau memastikan jaringan internet dalam kondisi stabil saat melakukan unggah data.

Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, solusi efektif bagi peserta yang terus mengalami kendala digital adalah dengan memanfaatkan layanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik) atau datang langsung ke kantor cabang terdekat.

Petugas akan membantu melakukan sinkronisasi data secara manual jika terdapat perbedaan informasi yang bersifat mendasar pada kartu peserta.

Tonton: Solihin Juhro Ikuti Fit And Proper Test Calon Deputi Gubernur BI di DPR

Tips Klaim JHT Anti Gagal

Agar proses pengajuan berjalan efisien dan minim risiko penolakan, peserta sebaiknya mengikuti prosedur persiapan yang matang. Berikut adalah daftar pengecekan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan klaim:

Validasi Kartu Digital: Pastikan kartu peserta digital sudah muncul di aplikasi JMO dan statusnya sudah "Non-Aktif".
Siapkan Dokumen Asli: Pindai atau foto dokumen seperti KTP, Kartu BPJS, Paklaring, dan Buku Tabungan dengan kualitas gambar yang jelas (tidak buram).
Rekening Aktif: Gunakan nomor rekening pribadi yang masih aktif dan pastikan nama di rekening sama persis dengan di KTP.
Cek Riwayat Pekerjaan: Jika memiliki lebih dari satu kartu peserta (KPJ), lakukan penggabungan saldo (amalgamasi) terlebih dahulu agar total dana bisa dicairkan sekaligus.

Dengan memperhatikan detail administrasi tersebut, diharapkan para pekerja dapat mengakses hak finansial mereka tanpa hambatan yang berarti. Transparansi data dan ketelitian peserta menjadi kunci utama dalam mempercepat birokrasi pencairan dana jaminan sosial di Indonesia.