Cara Mengaktifkan Kembali BPJS Kesehatan PBI 2026, Simak Prosedur dan Syaratnya

Sumber: BPJS Kesehatan | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Hal ini mengakibatkan beberapa masyarakat penerima BPJS Kesehatan PBI menjadi nonaktif.

Jika status kepesertaan Anda tiba-tiba nonaktif, jangan panik. BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk melakukan reaktivasi bagi warga yang masih masuk kriteria miskin, serta jalur transisi bagi mereka yang kini sudah memiliki kemampuan ekonomi mandiri.

Sebagai catatan, saat ini pemerintah telah menanggung iuran kesehatan untuk lebih dari 96.000.000 jiwa melalui skema PBI tersebut.

Berdasarkan informasi resmi yang dikutip dari akun Instagram @bpjskesehatan_ri, masyarakat dapat memilih tiga metode untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka. Setiap metode memiliki persyaratan teknis dan kualifikasi yang berbeda sebagai berikut:

1. Pendaftaran Kembali sebagai Peserta PBI (Bantuan Pemerintah)

Metode ini ditujukan khusus bagi warga yang masih berada dalam kategori ekonomi miskin atau rentan miskin. Persyaratan dan langkah-langkahnya meliputi:

Peserta tercatat dalam daftar PBI yang telah dinonaktifkan terhitung sejak bulan Januari 2026.
Warga masuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin secara ekonomi.
Peserta sedang dalam kondisi menderita penyakit kronis, penyakit katastropik, atau dalam situasi darurat medis.
Masyarakat wajib mendatangi dan melapor ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

Dinas Sosial akan mengajukan kembali nama peserta ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar status kepesertaan PBI aktif kembali.

2. Pengalihan ke Kepesertaan Mandiri (PBPU)

Bagi masyarakat yang telah memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara swadaya, transisi ke kepesertaan Mandiri dapat dilakukan secara daring.

Menurut BPJS Kesehatan, kelebihan jalur ini adalah status kepesertaan bisa langsung aktif setelah pembayaran iuran perdana dilakukan tanpa perlu menunggu masa verifikasi 14 hari. Prosedur teknisnya adalah:

Menghubungi layanan WhatsApp Pandawa melalui nomor 0811 8165 165.
Memilih menu Administrasi pada daftar opsi yang tersedia dalam percakapan.
Membuka tautan formulir digital yang dikirimkan oleh sistem bot Pandawa.
Memilih fitur Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan pada formulir tersebut.
Mengunggah dokumen persyaratan berupa Swafoto bersama KTP, foto Kartu Keluarga (KK), dan foto halaman depan buku tabungan.

3. Pengalihan ke Kepesertaan Pekerja (PPU)

Apabila warga yang sebelumnya menerima bantuan iuran kini telah bekerja di suatu instansi atau perusahaan, maka iuran kesehatan wajib dialihkan menjadi tanggungan pemberi kerja. Terdapat dua skema dalam kategori ini:

Skema Pekerja Langsung:

Peserta melapor kepada divisi kepegawaian atau HRD di tempat bekerja.
Pihak perusahaan akan mendaftarkan karyawan tersebut ke dalam sistem sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).
Iuran kesehatan sepenuhnya akan ditanggung dan disetorkan oleh pihak perusahaan tempat bekerja.

Tonton: China Murka! Uni Eropa Siapkan Tarif Baru, Perang Dagang Besar Terancam Pecah

Skema Anggota Keluarga Pekerja:

Hubungi WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165.
Memilih menu Administrasi dan mengakses tautan formulir yang diberikan.
Memilih fitur Penambahan Anggota Keluarga.
Melampirkan dokumen Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti sah hubungan keluarga dengan pekerja.
Status kepesertaan akan otomatis aktif kembali setelah pihak perusahaan membayarkan iuran kolektif tahun berjalan.

Bersumber dari laman resmi www.bpjs-kesehatan.go.id, penataan ulang data ini merupakan upaya berkelanjutan pemerintah agar anggaran kesehatan negara terserap secara efektif dan tepat guna.

Masyarakat sangat disarankan untuk memeriksa status kepesertaan secara rutin melalui aplikasi Mobile JKN atau layanan Pandawa untuk menghindari kendala administratif saat membutuhkan layanan medis di fasilitas kesehatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News