Syarat dan Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Setelah Resign 2026

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah berubah menjadi nonaktif merupakan langkah administratif krusial bagi setiap karyawan yang memutuskan untuk mengundurkan diri atau resign.

Tanpa perubahan status dari aktif menjadi nonaktif, mantan pekerja akan menghadapi hambatan besar saat ingin mengakses hak finansial mereka, terutama dalam proses pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT).

Selama perusahaan pemberi kerja belum melaporkan pemberhentian tenaga kerja secara resmi, sistem jaminan sosial akan tetap mencatat pekerja tersebut sebagai peserta aktif.

Hal ini tidak hanya menghalangi proses klaim manfaat, tetapi juga menyebabkan munculnya kewajiban iuran bulanan yang menggantung di dalam sistem database nasional.

Mengutip informasi resmi dari BPJS Ketenagakerjaan, penonaktifan kepesertaan merupakan syarat mutlak bagi tenaga kerja yang berencana melakukan pencairan saldo JHT secara total, baik karena resign, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maupun pindah kewarganegaraan.

Prosedur ini menjamin perlindungan strategis lainnya seperti Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat terverifikasi dengan akurat.

Berikut adalah rincian dokumen persyaratan serta prosedur penonaktifan status kepesertaan yang perlu Anda ketahui:

Dokumen Persyaratan Penonaktifan Status

Setiap peserta atau pihak manajemen perusahaan wajib menyiapkan dokumen pendukung berikut untuk mempercepat proses verifikasi:

Surat keterangan pengunduran diri (resign) asli atau surat pengalaman kerja (paklaring) resmi dari perusahaan lama.
Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk fisik asli atau versi digital dari aplikasi resmi.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran peserta.
Pas foto terbaru berukuran 3x4 sebanyak dua lembar.

Prosedur dan Jalur Penonaktifan Kepesertaan

Melansir panduan layanan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat beberapa jalur yang dapat ditempuh untuk mengubah status kepesertaan secara efisien:

1. Jalur Sistem SIPP Online (Oleh Perusahaan)

Otoritas penuh untuk menonaktifkan kepesertaan pekerja berada di tangan perusahaan melalui langkah-langkah berikut:

Pihak HRD melakukan login ke portal SIPP Online menggunakan akun resmi perusahaan.
Mencari data pekerja berdasarkan nama lengkap atau nomor kepesertaan.
Memilih opsi Nonaktifkan Pekerja dan mencantumkan alasan pemberhentian yang valid.

2. Pemantauan Mandiri Melalui Aplikasi JMO

Pekerja disarankan aktif memantau status mereka melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dengan cara:

Melakukan cek status kepesertaan secara berkala di aplikasi JMO setelah resmi berhenti bekerja.
Jika masa kerja telah berakhir namun status tetap aktif, peserta harus segera berkoordinasi dengan bagian personalia perusahaan lama untuk melaporkan kendala tersebut.

Tonton: Indomobil Gelar Line Up Mobil Listriknya di Senayan City

3. Verifikasi di Kantor Cabang

Apabila terjadi kendala teknis pada jalur daring, peserta dapat menempuh jalur luring:

Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan membawa dokumen asli dan fotokopi.
Petugas akan melakukan pemeriksaan fisik dokumen serta memverifikasi ada atau tidaknya tunggakan iuran dari perusahaan lama.

Menurut ketentuan yang berlaku, jika seluruh persyaratan administrasi sudah terpenuhi dan iuran terakhir telah dilunasi, proses perubahan status di sistem pusat biasanya memakan waktu antara 7-30 hari kerja sejak permohonan diajukan secara resmi.

Ketertiban administratif ini menjadi kunci utama agar manfaat jaminan sosial dapat dirasakan tepat waktu oleh tenaga kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News